Nama : Putri Nadiya
NPM : 29210699
Kelas : 1EB15
Perekonomian Indonesia
Analisis kaitan antara Kebijakan Pembangunan Indonesia, baik Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Sektoral (daerah) dengan Kebijakan hutang luar Negeri Indonesia.
Pada dasarnya Kebijakan Pembangunan Nasional maupun Kebijakan Pembangunan Daerah (Sektoral) merupakan rangkaian upaya kebijakan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pada hakikatnya, Pembangunan Nasional adalah pembangunan Indonesia manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasionalnya adalah Pancasila. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dilaksanakan pada semua aspek kehidupan bangsa, dengan senantiasa merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkukuh ketahanan nasional.
Sedangkan Kebijakan hutang luar Negeri Indonesia yaitu seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap dalam terminologi kelompok Neo-Klasik. Jadi dalam hal ini hutang luar negeri dibutuhkan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebenarnya untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non debt creating flow. DCF dapat berupa hutang bilateral maupun multilateral, sedang NDCF berupa penanaman dan penyertaan modal seperti Foreign Direct Investment (FDI), short term capital dan long term capital.
Jadi, Analisis kaitan antara Kebijakan Pembangunan Indonesia, baik Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Sektoral (daerah) dengan Kebijakan hutang luar Negeri Indonesia adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa hutang luar negeri justeru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.
Perbaikan ekonomi dapat ditempuh dengan keterpaduan antara reformasi moral para pelaku bisnis, penyelenggara negara dan perubahan struktur ekonomi yang efisien. Pembangunan ekonomi perspektif Islam dapat dilakukan dengan menekankan penggunaan secara maksimal sumber daya ekonomi dan meminimalkan kesenjangan distribusi pada masyarakat. Secara mendasar ajaran agama telah memberikan gambaran tentang nilai keberhasilan dan kemakmuran yang tidak selalu diukur dengan materi tetapi lebih ditekankan pada perimbangan faktor materiil dan sprituil. Keterbatasan modal pembangunan dicermati dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan ekonomis dengan menghilangkan pemusatan kekayaan serta ketidakadilan.
Pemborosan-pemborosan dan perilaku konsumstif individu masyarakat dan para penyelenggara negara dalam menyusun anggaran rumah tangga dan negara juga dibarengi dengan menghilangkan tindak korupsi dan tindakan merugikan orang lain. Peran positif pemerintah dan kepercayaan masyarakatnya merupakan modal awal yang sangat berharga sebagai niatan baik dalam menjalankan pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil, makmur serta sejahtera.
SUMBER :
google.co.id
wikipedia
